BAGAIMANA MEMBANGUN KESIAPAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI


Semua perguruan tinggi pasti menempatkan kualitas sebagai salah satu asas pembangunannya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah perguruan tinggi akan marah besar bila dikatakan oleh orang lain bahwa dosen, mahasiswa, atau lulusannya tidak berkualitas. Hanya saja konsep kualitas yang divisikan oleh setiap perguruan tinggi berbeda-beda. Dan, secara ilmiah kualitas memang didefinisikan dengan konstruk yang berbeda-beda pula; misalnya, oleh Deming, Cosby, Juran, dan seterusnya.
Semenjak diberlakukannya akreditasi program studi pada tahun 1997, kini banyak masyarakat yang memfungsikan peringkat akreditasi sebagai tolok ukur kualitas program studi. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa program studi yang mendapatkan peringkat ‘A’ atau ‘B’ dianggap sebagai program studi yang berkualitas; adapun, yang berperingkat akreditasi ‘C’ dianggap kurang berkualitas. Oleh karena itu, banyak program studi yang mendapatkan peringkat ‘C’ tidak terlalu gembira sekalipun sudah berkualifikasi ‘terakreditasi’. Sebenarnya, dengan berperingkat ‘C’ program studi tersebut sudah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; yang di antaranya mempunyai otoritas legal utuk menerbitkan sertfikat pendidik atau ijasah bagi lulusannya (UU No. 20 tahun 2003, Pasal 43, ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2)).
Untuk itu, hampir semua perguruan tinggi di Indonesia berupaya setinggi-tingginya untuk memperoleh peringkat nilai akreditasi sekurang-kurangnya ‘B’. Namun, hasilnya ternyata kurang memuaskan; dari 10.587 program studi yang telah diproses akreditasinya oleh BAN-PT sebanyak 36,10% mendapat nilai peringkat ‘C’; sekalipun di PTN kondisinya relatif lebih baik yakni hanya 15,71% yang mendapat peringkat ‘C’. Sementara itu, peringkat akreditasi di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah berkondisi hampir sama atau sedikit lebih baik dibandingkan dengan PTS pada umumnya, seperti yang terlihat pada Tabel 1.
 Tabel 1. Peringkat akreditasi di PTN, PTS dan PT
Peringkat Akreditasi
TOTAL
PTN
PTS
PTA
Muhamma-diyah
A
12,92%
28,40%
6,76%
8,96%
6,21%
B
49,80%
55,79%
47,34%
49,09%
50,80%
C
36,10%
15,71%
44,47%
38,47%
41,88%
D
1,18%
0,10%
1,44%
3,48%
1,11%
Total PS
10.587
2.954
7.030
603
628
 Bila peringkat akreditasi difungsikan oleh masyarakat sebagai indikator kualitas perguruan tinggi, maka nampaknya diperlukan kerja keras di lingkungan PT (termasuk  perguruan tinggi, maka nampaknya diperlukan kerja keras di lingkungan PT (termasuk di PT Muhammadiyah) untuk meningkatkan kualitas manajemen mereka. Mengangkat lebih dari 40% berperingkat ‘C’ untuk dijadikan ‘B’ bukan pekerjaan mudah dan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang tidak sebentar. Kegiatan workshop dalam mengurai permasalahan akreditasi BAN-PT dan mencari solusi strategis untuk meningkatkan kualitas manajemen program studi sangat relevan. Apalagi bila hasil workshop bisa ditindak lanjuti dengan langkah kongkret melalui kebijakan strategis dan operasional di masing-masing perguruan tinggi, maka peningkatan peringkat akreditasi di perguruan tinggi pasti akan dapat diraih.


Program jangka panjang

Akreditasi dalam sistem pendidikan tinggi disebut dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Disebut eksternal karena standar yang digunakan untuk menentukan ketercapaian program ditetapkan oleh fihak luar; yaitu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pembangunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebenarnya jauh lebih penting dibandingkan dengan SPME. SPMI berfungsi sebagai kontrol pengembangan mutu yang dibangun oleh perguruan tinggi setiap tahun; sedangkan, SPME berfungsi sebagai instrumen untuk memperoleh penghargaan. Agar keduanya dapat dicapai sekaligus, pembangunan SPMI di perguruan tinggi hendaknya menggunakan standar yang digunakan oleh BAN-PT. Dengan kata lain, standar mutu yang

Tetapi yang menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi adalah bahwa pengajuan SPME (akreditasi BAN-PT) tidak diawali dengan pembangunan SPMI. Pengajuan akreditasi BAN-PT oleh program studi lebih banyak didorong oleh faktor kesempatan dan bukan dilandasi oleh sebuah kemampuan yang terukur. Banyak sekali perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi dari BAN-PT tidak mempunyai bangunan SPMI. Padahal, yang akan dinilai oleh BAN-PT untuk akreditasi adalah kadar pengelolaan kualitas yang berada di setiap program studi. Pemikiran idealnya adalah bahwa hasil SPMI yang sudah dibangun bertahun-tahun memerlukan kalibrasi melalui SPME agar kualitas yang mereka nilai setiap tahun mempunyai nilai universal.

Sehubungan dengan itu, pengajuan akreditasi BAN-PT memerlukan perencanaan program studi jangka panjang. Pengajuan akreditasi mestinya tidak hanya sekedar mengisi borang-borang tetapi menyiapkan dan mengimplementasikan program sistem kualitas di program studi. Oleh banyak perguruan tinggi, seringkali akreditasi dianggap sebagai suatu peristiwa (event) dan bukan dianggap sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Sebagai suatu peristiwa, akreditasi dilihat sebagai produk akhir (end product) dan bukan sebagai suatu sistem kualitas yang menghidupi gerakan organisasi perguruan tinggi sehari-hari. Akibatnya, program studi hanya sibuk menyiapkan segala sesuatunya menjelang kegiatan akreditasi saja, dan setelah visitasi asesor berakhir tidak ada lagi kegiatan penjaminan mutu.

Kebiasaan tata kelola tentang usuran mutu yang demikian tersebut terjadi di hampir semua perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS. Hal ini disebabkan karena bangunan SPMI di Indonesia tidak lebih dari hanya di 100 perguruan tinggi dari 3.100 perguruan tinggi yang ada. Kenyataan tersebut barangkali salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang menjelaskan mengapa masih banyak program studi yang mendapatkan peringkat akreditasi ‘C’ atau bernilai kurang. Bila fenomena ini benar, maka salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat akreditasi program studi adalah membangun SPMI yang handal di masing-masing perguruan tinggi atau implementasinya secara nyata di program studi.

 

Memahami standar akreditasi

Sejak tahun 2009 BAN-PT merestruktur indikator kinerja program studi yang dahukunya 15 standar dan dijadikan hanya 7 standar. Sekalipun jumlah standarnya lebih sedikit, jumlah butir yang dijadikan unit pengumpul data jauh lebih banyak. Ketujuh standar tersebut adalah:
1. Visi misi
2   Tata Kelola
3   Mahasiswa
4   Pendidik dan tenaga kependidikan
5   Kurikulum
6   Pembiayaan, sarana dan prasarana
7   Penelitian, abdimas dan kerjasama
Isi dari setiap standar sudah dijabarkan secara rinci berikut aspek yang dinilai dalam Buku 2: Standar dan Prosedur Akreditasi yang diterbitkan oleh BAN-PT. Setiap anggota tim kerja harus membaca dokumen ini sebelum mengumpulkan data dan mengisikannya dalam borang akreditasi.
Seperti yang disebutkan di atas bahwa setiap informasi yang ditulis hendaknya didukung dengan dokumen penunjang. Berdasarkan hakikat informasi yang disajikan pada setiap standar, kebutuhan dokumen penunjang pada setiap standar.