PERNIKAHAN MENURUT BEBERAPA AGAMA

Latar Belakang Masalah
Perjuangan Perempuan terhadap Poligami kiranya tidak akan berhenti sampai terwujudnya Univikasi Hukum Perkawinan yaitu dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia pada  tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan pada L.N. 1974 No. 1, TLN No. 3019.
Sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, Poligami di Indonesia meraja lela tanpa ada batasan yang mengatur secara jelas, para suami sekehendak hati membawa perempuan yang disukainya untuk dijadikan istri kedua, dan seterusnya dalam halini disebut Perkawinan Poligami.

Para perempuan di Indonesia berjuang untuk menyetarakan hak-haknya dalam bidang perkawinan antara lain dilakukan oleh ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) dan juga Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Islam Wanita Indonesia dalam pertemuannya tahun 1972 mendesak pemerintah agar mengusulkan kembali Rancangan UU tentang Pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan yang pernah diajukan kepada DPR dan juga menyarankan kepada DPR RI hasil Pemilu untuk melahirkan ke-dua Rancangan UU tersebut di atas.
Pada tanggal 31 Juli 1973 dengan Surat No. R. 02/PU/VII/1973, Presiden menyampaikan kepada DPR RI Rancangan Undang-Undang Tentang Perkawinan dan menarik kembali Rancangan UU Tentang Pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam.
Sampai akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973 DPR RI dalam Rapat Pleno terbuka dan sebagai pembicaraan tingkat ke IV telah menerima Rancangan Undang-Undang tersebut di atas untuk disahkan sebagai Undang-Undang.
Tanggal 22 Desember yang juga Hari Ibu merupakan hadiah yang paling berharga bagi perempuan Indonesia karena telah diterimanya Rancangan Undang-Undang Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Pokok Perkawinan yang berlaku secara Nasional di Indonesia.
Perjuangan perempuan dari semenjak dahulu kala ingin menyeimbangkan hak dan kewajibannya dalam perkawinan baru terlaksana tahun 1974

tepatnya tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku secara efektif sejak dikeluarkannya PP No. 10 Tahun 1975, dan yang berhubungan dengan Poligami keluarlah PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990. Khususnya tentang Poligami yang dilakukan oleh PNS.
Dengan adanya PP yang mengatur ijin berPoligami tersebut sudah dirasakan oleh perempuan bahwa pasti saja ada celah untuk melanggarnya sehingga hati perempuan tidak bisa tenang dalam meniti kehidupan perkawinannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh UU No. 1 Tahun 1974 yaitu mencapai keluarga bahagia yang kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
Awal Desember tahun 2006 perempuan Indonesia di usik ketentramannya oleh pernyataan dari AA Gym yang memproklamirkan dirinya menempuh hidup “Berpoligami” dengan dalih agama Islam mengijinkan untuk berpoligami, dari pada berselingkuh atau berzinah yang merupakan perbuatan dosa.
Istrinya dengan bahagia dan cerianya menyatakan bahwa dirinya memberi ijin pada suaminya dan siap untuk hidup berpoligami. Apa benar istrinya ikhlas lahir bathin menerima kehidupan berpoligami tersebut? Hanya istrinya lah yang tau isi hatinya sendiri. Apakah untuk popularitas dan terkenal orang akan berbuat apa saja termasuk mengabaikan isi hatinya yang paling dalam.
Keluarga Poligami yang bahagia dan sakinah barang kali bukan cita-cita perempuan Indonesia. Tiada seorang perempuanpun yang mau membagi

cintanya dengan perempuan lain walaupun sesama saudara perempuan atau kakak beradik.
Poligami merupakan hal yang paling mengancam kehidupan perempuan dalam berumah tangga, perempuan bisa berbuat apa saja dalam menentang poligami.
Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas maka dapat dimunculkan masalah sebagai berikut: “Mengapa Poligami menyengsarakan perempuan?”.
􀂙 TINJAUAN UMUM
Pengertian Perkawinan
Menurut Prof. DR. Soebekti :
“Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.” (Lestawi 1999 : 39)
Menurut Islam:
“Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan.”
Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan ke-dua belah pihak, yang dilakukan oleh wali

pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. (Soetojo Prawirohamidjojo 1986 : 127)
Menurut Kristen:
“Perkawinan di mata Gereja merupakan ritual penerimaan sakramen yang berisi sumpah di bawah Al-Kitab untuk hidup semati.”
Ini berarti perkawinan menurut Kristen menganut asas Monogami.
Menurut Umat Hindu:
“Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya. (Gede Pudja dan Tjok Rai dalam Windia dan Sudantra 2006 : 84).
Di dalam awig-awig desa pakraman umumnya perkawinan (pawiwahan) didefinisikan sbb:
Patemoning purusa kelawan pradana melarapan antuk panunggalan kayun suka cita, kadulurin upasaksi sekala niskala (Windia dan Sudantra 2006 : 84).
Pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa perkawinan menurut Hukum Adat Bali bukan hanya semata-mata menyangkut tentang hubungan badan saja tetapi juga menyangkut tentang rohaniah, pikiran, perasaan yang mendalam yang akan mewujudkan rasa setia terhadap suami atau istri.

Di samping itu juga perkawinan menyangkut urusan keagamaan yaitu terhadap kawitan. Hal inilah yang biasanya juga menjadi salah satu sebab mempersulit terjadinya suatu perceraian karena telah terikat oleh kawitan sang suami.
Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 nya memberi definisi Perkawinan sebagai berikut:
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”
Asas Monogami
Dari semua pengertian perkawinan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh adat dan agama maupun Hukum Negara kita menghendaki adanya perkawinan yang kekal dan bahagia. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, maka UU No. 1 Tahun 1974 menganut asas Monogami, yang artinya seorang pria dalam waktu yang sama hanya diperbolehkan memiliki istri satu orang saja, sedang seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu orang suami saja.
Tetapi di lain pihak memperbolehkan adanya asas poligami dengan syarat-syarat yang sangat berat atau sulit untuk dilakukan secara benar.
Menurut Korn, di Bali, desa yang menganut asas monogami dan menutup kemungkinan adanya poligami adalah Desa Tenganan Pagringsingan di Karangasem. (Panetja 1989 : 62).
6
Menurut pasal 2 dari stb 1933-74 orang Indonesia Asli beragama Kristen dan orang-orang Tionghoa dan Eropah menurut pasal 27 BW dianut sistem monogami yang menentukan seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang dan seorang perempuan hanya boleh bersuami seorang karena menganut sistem monogami, berarti tiada aturan mengenai berpoligami, karena Poligami dianggap suatu pelanggaran hak.
Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Hindu hampir semua berada di pulau Bali, menurut Korn dalam bukunya “Het Adat recht van Bali” hal 469 menyatakan bahwa menurut Hukum Putra Sasana seorang laki-laki hanya diperbolehkan beristri seorang dari kastanya sendiri dan seorang dari masing-masing kasta yang berada di bawah kastanya sendiri (Wirjono Prodjodikoro 1984 : 37).
Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maka kebiasaan-kebiasaan di atas tidak berlaku lagi, bagi Brahmana, Ksatria, Weisya. Apabila ingin berpoligami haruslah tunduk pada syarat-syarat yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 beserta PP yang mengatur Poligami.
Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam dan bagi orang-orang Arab yang berada di Indonesia berlakulah peraturan hukum agama Islam yang memperbolehkan seorang laki-laki beristri empat orang, tetapi suatu kenyataan tidak banyak orang Islam yang berpoligami bahkan poligami justru ditentang oleh orang-orang Islam.
Bentuk perkawinan yang demikian disebut dengan Bentuk Perkawinan Bermadu, artinya: “Seorang suami dalam masa yang sama mempunyai
7
beberapa orang istri.” Bentuk Poligami ini cenderung mulai ditinggalkan karena telah merasuknya sistem agama Islam di mana ada pembatasan sebagaimana tertuang dalam Alquran An-Nisa 4 ayat (3). (Wiranata 2005 : 282).
Dalam Islam terdapat tiga pandangan ulama yang berkembang tentang hukum berpoligami dengan dasar teologis yang sama yaitu QS. An-Nisa (4):3.
Pertama:
Hukumnya boleh dengan pemahaman yang sangat tekstual dan penafsiran yang masih perlu diluruskan, dengan alasan mau mengikuti sunnah Rassul dan ada justifikasi Alquran.
Kedua:
Hukumnya boleh dengan pemahaman yang kontekstual, tetapi terdapat persyaratan sangat ketat yang sangat tidak mungkin dipenuhi oleh semua orang, seperti berlaku adil dan lain sebagainya.
Ketiga:
Hukumnya haram atau dilarang secara mutlak.
8
Di antara ke-3 ketentuan tersebut di atas yang paling disukai dan banyak berkembang di Indonesia adalah ketentuan hukum yang kedua, yaitu boleh dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Di antaranya harus mampu berlaku adil dan mampu memberi nafkah lahir dan batin baik yang sifatnya material maupun non material di antara semua istri.
Semua persyaratan tersebut di atas terutama perlakuan sikap adil, hampir dapat dipastikan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh orang-orang yang berpoligami. Hanya Nabi-lah yang satu-satunya yang bisa melakukan hal tersebut.
Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Pasal 3 (1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
(2) Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (1) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
9
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==