MAKALAH TENTANG KONTROVERSI POLIGAMI

Sejarah poligami
Sudah menjadi tradisi di masa jahiliyah berpoligami dilakukan tanpa batasan jumlah maksimal dan tanpa persyaratan harus mampu memberi nafkah dan berlaku adil yang hanya didasarkan pada pemuasan hasrat biologis/seksual saja. Islam datang menghapus tradisi yang sewenang-wenang itu dan dikategorikan sebagai perbuatan dzalim.
Kegemaran poligami tanpa batas ini merupakan tradisi yang tidak mungkin dihilangkan begitu saja di kalangan bangsa Arab. Terhadap tradisi yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat, kemudian setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW menoleransi poligami terbatas seperti tertera dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 3.
Pada zaman Nabi SAW orang-orang yang masuk Islam, apabila mempunyai isteri lebih dari empat orang, maka lebihnya disuruh menceraikan, sehingga tinggal empat orang isteri saja. Hal ini terjadi pada diri Ghilan yang memiliki sepuluh orang isteri sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, ia disuruh memilih empat untuk tetap menjadi isterinya dan selebihnya diceraikan.
 

Poligami Islam
Tujuan pernikahan dalam Islam sudah sangat jelas, yaitu untuk menciptakan rumah tangga sakinah (yang tenang dan damai) antara suami-isteri dan anak-anak mereka. Rumah tangga sakinah akan tercapai apabila pasangan suami isteri terdapat saling pengertian, saling sayang, saling hormat, saling tolong, saling melindungi, saling menunaikan dan mendahulukan kewajiban dari haknya, serta mendapatkan anak keturunan sebagai buah dari cinta kasih diantara mereka (QS. ar-Ruum : 21)
Islam membolehkan seorang suami beristeri lebih dari satu asal mampu memberi nafkah dan berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anaknya (QS. an-Nisa’ (4) : 3)
“ dan jika kamu tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.
Jumhur ulama (mayoritas ulama) menyatakan bahwa poligami adalah boleh (ibahah), artinya boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Para ulama bahasa juga sependapat bahwa penyebutan “dua, tiga, empat” adalah penyebutan bilangan bukan penjumlahan. Ash-Shabuni mengatakan bahwa para ulama sepakat tentang hukum haramnya seorang suami memiliki isteri lebih dari empat sekaligus.
Islam sama sekali tidak melarang poligami, melainkan hanya meringankan dan mengurangi kebiasaan orang Arab yang memang gemar
berpoligami. Surat an-Nisa’ ayat 3 hanya mempertegas bahwa seorang suami tidak akan mampu berlaku adil pada isteri-isterinya, sungguhpun dia ingin sekali bersikap seadil-adilnya.
Poligami yang diatur dalam surat an-Nisa’ ayat 3 di atas adalah jika seorang suami dengan isteri dan anak-anaknya sudah mencapai taraf kehidupan ekonomi yang mapan atau berlebih, maka hendaklah si suami mengambil anak yatim menjadi anak asuhnya. Akan tetapi jika dia khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim tersebut, maka bolehlah dia mengambil wanita lain untuk menjadi isterinya yang kedua, ketiga dan keempat dalam rangka pemerataan pendapatan dan kesejahteraan kehidupan ekonomi dalam masyarakat dan menghindarkan diri dari melakukan perbuatan zina serta dalam rangka mewujudkan keseluruhan kehidupan rumah tangga yang sakinah.
Perkawinan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy, nama semula, Birrah, keturunan bangsawan tinggi. Sebelumnya Zainab dikawinkan dengan anak angkat Rasulullah SAW, Zaid bin Haritsah, seorang budak dari Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama Rasulullah SAW. Yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW bermaksud mempersatukan Zainab- anak bangsawan- dengan Zaid -mantan budak- untuk mengajarkan dan menjelaskan tentang prinsip persamaan kepada manusia secara amaliah, juga untuk mendobrak tradisi fanatisme (ta’asshub) kesukuan, gila hormat, penyakit kebangsawanan yang merupakan warisan jahiliyah.
Tetapi perkawinan itu kandas, ternyata Zainab tidak menggauli suaminya dengan baik karena ia merasa lebih tinggi derajatnya daripada suaminya. Zainab terpengaruh wanita-wanita Quraisy yang mencemooh bahwa sebagai hasil ia masuk Islam ia dapat suami mantan budak belian yang hitam lagi buruk rupa.
Setelah terjadi perceraian antara Zainab dan Zaid, Allah menyuruh Rasulullah SAW mengawini Zainab dengan alasan bahwa Zainab setelah dicerai menjadi bulan-bulanan dan bahan olok-olokan orang, bahwa ia janda mantan budak belian. Dengan dinikahi Rasulullah SAW, maka kehormatan Zainab menjadi terangkat kembali.
Pada tradisi jahiliyah, Zaid sebagai anak angkat Rasulullah SAW, kedudukannya sama persis dengan anak kandung, baik mengenai sebutan (laqob) Zaid bin Muhammad, hak waris, hubungan mahram, dan lain-lain.
Dengan demikian janda dari anak angkat tidak boleh dikawini oleh ayah angkatnya.
Islam tidak menghendaki tradisi seperti ini terus berlangsung. Itu sebabnya Zaid tidak dipanggil “Zaid bin Muhammad”, melainkan tetap “Zaid bin Haritsah”. Islam telah berusaha merombak tradisi yang sesat dengan tradisi yang masuk akal dan terhormat, termasuk dalam praktik berpoligami.
Praktik poligami yang dilakukan Rasulullah SAW bukan atas dasar nafsu atau sarana pemenuhan kebutuhan biologis semata (seksual) tetapi lebih bersifat sosial dan mengangkat derajat kaum perempuan pada masa itu.
 

Poligami di Indonesia
Praktik poligami di Indonesia diatur secara ketat.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami. Tetapi jika ada hal-hal yang menghendaki suami beristeri lebih dari satu , ia dapat mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.
Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, artinya jika salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin, yaitu :
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Sedang alasan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan telah terpenuhi, yaitu :
a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Agar tercipta tertib administrasi dalam masyarakat dan negara dapat melindungi kepentingan warga negaranya terutama untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dalam hidup berumah tangga, maka negara mengatur praktik poligami ini melalui aturan dalam Komplasi Hukum Islam (KHI).
Persyaratan-persyaratan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam termuat dalam Bab IX dengan judul Beristeri lebih dari satu orang. Pasal 55 berbunyi :
1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.
Pasal 56 berbunyi :
1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Jika seorang suami yang berpoligami melakukan pernikahan dibawah tangan (sirri) maka akibatnya secara hukum, isteri dan anak-anak yang lahir dari akibat perkawinan tersebut tidak diakui dan tidak berhak mendapatkan harta warisan dari suami dan bapaknya. Anak-anak juga tidak berhak mendapatkan akte kelahiran. Isteri dan anak-anak tersebut dianaktirikan oleh negara, sebab sejak awal mereka tidak tunduk pada aturan negara (ulil amri).
Sangat dimungkinkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat melakukan perkawinan yang diharamkan diantara mereka, yang sebenarnya masih ada hubungan darah/kekerabatan, karena asal usul mereka tidak dapat diketahui dengan sebenarnya karena ketiadaan bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
 

Kesimpulan
Poligami dalam Islam adalah solusi yang ditawarkan apabila terjadi hal-hal yang luar biasa. Berbeda dengan pandangan Barat yang menganggap poligami sebagai merendahkan derajat wanita. Mereka lebih memilih anak perempuannya berhubungan diluar nikah dan berkumpul kebo dengan puluhan lelaki, bahkan yang telah beristeri, daripada hidup berkeluarga resmi secara poligami. Pelacuran yang memuaskan nafsu birahi biologisnya secara bebas dengan siapa saja yang ia suka, lebih baik dan terhormat daripada yang hidup berkeluarga baik-baik dengan cara poligami.
Poligami adalah situasi emergensi manakala terjadi hal-hal diluar kebiasaan dalam perkawinan dengan syarat yang amat ketat, yaitu mampu berlaku adil. Jika tidak mampu berlaku adil maka asas monogami menjadi pilihan yang tepat tanpa dispensasi.
Kebolehan poligami harus didahului oleh alasan-alasan yang wajar, logis dan rasional, seperti isteri dalam keadaan sakit yang tidak dapat melahirkan keturunan, atau akibat tertentu seperti jumlah kaum wanita jauh lebih banyak daripada kaum pria akibat peperangan atau bencana alam, bukan karena nafsu belaka.
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==